Trias Politica Indonesia: Materi & Studi Kasus

Halo semuanya! Mari kita bahas Trias Politica di Indonesia. Konsep ini mencakup pemisahan dan pembagian kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima, yang terbagi menjadi tiga cabang utama: satu, Eksekutif sebagai pelaksana; dua, Legislatif sebagai pembuat undang-undang; dan tiga, Yudikatif sebagai pengawas.

Pada lembaga Eksekutif dan Legislatif, terdapat Presiden dan Wakil Presiden sesuai Pasal empat yang memegang kekuasaan pemerintahan dan Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Ada pula D P R sesuai Pasal sembilan belas sampai dua puluh dua untuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Serta M P R pada Pasal dua dan tiga untuk mengubah U U D serta melantik Presiden.

Untuk kekuasaan Kehakiman atau Yudikatif, ada Mahkamah Agung atau M A sesuai Pasal dua puluh empat A untuk peradilan kasasi. Mahkamah Konstitusi atau M K sesuai Pasal dua puluh empat C untuk menguji undang-undang terhadap U U D dan sengketa pemilu. Serta Komisi Yudisial atau K Y sesuai Pasal dua puluh empat B untuk menjaga kehormatan perilaku hakim.

Masuk ke Kasus satu: Pergeseran Anggaran Sepihak. Presiden mengalihkan dana pendidikan ke infrastruktur tanpa persetujuan D P R. Apakah konstitusional? Jawabannya: Melanggar Pasal dua puluh tiga U U D seribu sembilan ratus empat puluh lima, karena anggaran pendapatan dan belanja negara atau A P B N harus ditetapkan tiap tahun melalui undang-undang dengan persetujuan D P R.

Kasus dua: Putusan M K terkait syarat usia calon presiden tepat sebelum pendaftaran. Apakah putusan M K bisa dibatalkan D P R? Jawabannya tidak. Berdasarkan Pasal dua puluh empat C Ayat satu, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat atau inkracht, sehingga tidak dapat dianulir oleh lembaga legislatif.

Kasus tiga: K Y memberi sanksi Hakim Agung atas dugaan suap, namun M A menolak eksekusi demi independensi hakim. Bagaimana relasinya? Jawabannya merujuk Pasal dua puluh empat B Ayat satu, K Y bersifat mandiri untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim dalam kerangka saling mengawasi antar lembaga yudisial.

Kasus empat: Wacana penundaan pemilu oleh M P R melalui amandemen masa jabatan. Apakah M P R berwenang mengubah Pasal tujuh? Jawabannya: Ya, secara hukum formal sesuai Pasal tiga dan tiga puluh tujuh hal itu bisa dilakukan oleh M P R, namun secara substansi hal ini berisiko melanggar asas demokrasi dan pembatasan kekuasaan.

Kasus lima: Penerbitan Perppu Cipta Kerja setelah undang-undang terkait dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Apa fungsi pengawasan D P R? Jawabannya sesuai Pasal dua puluh dua U U D seribu sembilan ratus empat puluh lima, Perppu wajib diajukan ke D P R pada persidangan berikut untuk mendapatkan persetujuan atau dicabut.

Sebagai kesimpulan, penerapan Trias Politica di Indonesia adalah sistem saling mengawasi dan mengimbangi atau checks and balances. Hal ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau absolutisme oleh satu cabang kekuasaan saja.

Pahami terus mekanisme ketatanegaraan kita agar menjadi warga negara yang cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya!